Connect with us

Pemprov Kalsel

Ayo Balik Nama Kepemilikan Kendaraan Anda, Pembebasan Pokok dan Denda BBNKB II Berakhir 31 Desember

PEMERINTAH Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor terus melakukan berbagai terobosan dan langkah konkret dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Salah satunya membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II yang mulai dilaksanakan Agustus lalu hingga 31 Desember 2019.

Tak hanya mendongkrak PAD, kebijakan ini sangat membantu dan meringankan masyarakat yang ingin balik nama kepemilikan kendaraan bermotornya, sebab tidak perlu membayar biaya pokok BBNKB II, baik kendaraan yang berplat Kalsel maupun luar Kalsel.

Selain itu, dengan digantinya plat luar Kalsel menjadi plat Kalsel tentu memudahkan pemilik kendaraan dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan di waktu yang akan datang.

Sebelum adanya kebijakan ini, proses BBNKB II di Provinsi Kalsel dikenakan biaya satu persen dari harga kendaraan bermotor.

Kebijakan ini merupakan program intensifikasi potensi pajak kendaraan Pemerintah Provinsi Kalsel menyambut peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalsel.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, Aminudin Latif menjelaskan, kebijakan ini dilakukan karena pemprov melihat potensi peningkatan penerimaan pajak kendaraan jika masyarakat pemilik kendaraan bermotor berplat luar Kalsel membalik nama kendaraannya menjadi berplat Kalsel.

Walaupun tak memiliki target secara spesifik, namun Aminudin Latif menilai ada potensi besar peningkatan penerimaan pajak dengan kebijakan tersebut, mengingat di Kalsel cukup banyak kendaraan bermotor yang masih menggunakan plat luar Kalsel.

“Di jalan-jalan kita masih terlihat kedaraan bermotor plat B, L, AE atau AG mungkin ada puluhan ribu jumlahnya. Kami yakin ini jadi potensi besar kedepannya,” kata Aminudin Latif, didampingi Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel Rustamaji.

Selain memudahkan dan meringankan dari sisi BBNKB II, kebijakan ini juga menurut Amin melindungi masyarakat dari risiko pajak progresif karena memiliki kendaraan bermotor yang dibelinya di luar daerah.

Karena menurut Aminudin Latif, bukan tidak mungkin, kendaraan yang dibeli masyarakat dari luar daerah merupakan kendaraan ketiga atau bahkan keempat dari pemilik sebelumnya yang tentunya dikenakan pajak progresif yang jauh lebih besar dibanding pajak kendaraan pertama atau kedua.

“Kasihan kalau beli kendaraan second dan ternyata pajak progresif. Jadi dengan balik nama kendaraan pertama atau kedua pemilik yang baru dan tidak kena pajak progresif,” katanya.

Lebih jauh Aminudin Latif menyebutkan persyaratan balik nama kendaraan bermotor, yakni KTP asli, SKPD terakhir, kuitansi pembelian, STNK asli, BPKB asli serta bukti hasil pemeriksaan kendaraan bermotor (cek fisik).

“Mengingat program ini akan berakhir pada 31 Desember 2019 nanti, saya mengimbau kepada pemilik kendaraan bermotor plat luar yang beroperasi di wilayah Kalsel dan kendaraan yang belum dibaliknama kepemilikannya untuk memanfaatkan kebijakan ini,” imbau Aminudin Latif.

Program ini, lanjut Aminudin, dalam rangka validasi data objek dan subjek pajak kendaraan bermotor serta menambah penerimaan pendapatan kendaraan bermotor sebagai wujud berpartisipasi membangun Banua menuju mandiri dan sejahtera.(YAN-ADV-BAKEUDA-KALSEL)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial