Connect with us

Pemprov Kalsel

Kabar Gembira! Pemprov Hapus Pajak Progresif Mobil di Bawah 2000 CC

PEMERINTAH Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor  kembali membuat kebijakan yang pro rakyat.

Terhitung sejak 1 Nopember 2019, kendaraan roda empat atau lebih isi silinder di bawah 2000 cc tidak lagi dikenakan pajak progresif. Penghapusan pajak progresif juga berlaku untuk kendaraan angkutan pribadi/beban yang memiliki izin Dinas Perhubungan.

Kepala Bakeuda Kalsel H Aminudin Latief melalui Kabid Pendapatan Pajak Daerah H Rustamaji menjelaskan, kebijakan ini berlaku mulai tanggal 1 Nopember 2019 sampai waktu yang tidak ditentukan (perubahan kebijakan regulasi selanjutnya).

Dia menambahkan, ini selaras dengan diberlakukannya free atau bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II (kedua) dan seterusnya, bagi kendaraan yang sudah beralih kepemilikan karena jual beli atau pemindahtanganan.

“Saya mengimbau kepada pemilik kendaraan roda empat atau lebih agar memanfaatkan momentum ini, baik yang ingin membaliknamakan mobilnya juga yang ingin membayar pajak,” imbau Rustamaji.

Secara teknis dan analisis hasil survey di lapangan, lanjut Rustamaji, pemberlakuan kebijakan progresif baru pertama kita yang mengadopsinya. Sebab kendaraan roda empat di bawah 2.000 CC di Kalsel cukup banyak dan dimiliki oleh wajib pajak (WP) yang ekonominya menengah dan untuk skala bisnis.

“Selain untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak, kebijakan ini juga ingin meringankan beban masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor,” jelas Rustamaji.

Dia menegaskan Pemprov Kalsel dalam mengeluarkan kebijakan berdasarkan azas keadilan dan tidak membebani masyarakat dalam rangka mendorong ekonomi secara komprehensif.

Awalnya, jelas Rustamaji, kebijakan pajak progresif yang dimulai 2014 lalu bertujuan untuk meminimalisir padatnya arus lalulintas di Kalsel akibat pertumbuhan kepemilikan mobil yang cukup pesat.

“Namun dalam perjalanannya sesuai analisis di lapangan kepadatan kendaraan bermotor roda empat masih dapat ditoleransi atau tidak linear dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kalsel,” pungkas pejabat yang akrab dengan jurnalis ini.

Sementara itu, kebijakan penghapusan pajak progresif untuk kendaraan roda empat atau lebih sejak 1 Nopember 2019, disambut positif para wajip pajak (WP).

Yanti, warga Banjarmasin tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya setelah mengetahui ketentuan penarikan pajak kendaraan bermotor (PKB) ganda atau pajak progresif kembali direvisi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.

Dia saat ini memiliki dua unit mobil atas namanya sendiri dan mengeluhkan sejak adanya pajak ganda yang ditelurkan tahun 2014 silam itu. Tiap tahun harus menyiapkan uang mencapai Rp10 juta untuk memperpanjang PKB dua unit mobil miliknya. “Kebijakan ini setidaknya ini dapat mengirit pengeluaran,” tuturnya.(ADV-BAKEUDA-KALSEL)

Editor: Agus Salim

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial