Connect with us

DPRD Kalsel

Terkait Rencana Penambahan Anggaran Pilkada, Dewan Agendakan RDP

BANJARMASIN, RK – Rencana penambahan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Provinsi Kalsel mendapat reaksi beragam kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel.

Sejumlah wakil rakyat di Rumah Banjar (Gedung DPRD Kalsel) menilai rencana penambahan anggaran momennya kurang tepat, mengingat pandemi Covid-19 masih belum aman di Kalsel sehingga berdampak pada pengalokasian APBD 2020.

Karena itulah, usulan penambahan anggaran Pilkada itu nantinya dibahas Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum bersama KPU Kalsel dan Bawaslu Kalsel.

“Alokasi APBD 2020 sudah di-refocusing sebesar 50 persen untuk penanganan Covid-19, sehingga ini harus dibicarakan kembali, dan Bekeuda yang akan menjawabnya,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (2/6/2020).

Rencananya DPRD menggelar rapat dengar pendapat Senin depan, salah satu poin penting adalah mempertanyakan persiapan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020, sejauhmana yang sudah dilakukan KPU maupun Bawaslu, termasuk kemungkinan penambahan anggaran.

“Dari pembicaraan itu akan dipertimbangkan apakah memang diperlukan penambahan anggaran atau tidak untuk penyelenggaraan Pilkada serentak,” tandasnya.

Diungkapkan Suripno, rapat dengar pendapat itu juga menghadirkan Komisi II DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan serta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel maupun instansi terkait lainnya yang dapat memberikan pertimbangan kemungkinan adanya penambahan anggaran.

“Hasil rapat tersebut nantinya menentukan rekomendasi sehingga kita tidak bisa memastikan itu,” katanya.

Politisi PKB ini mengemukakan kelanjutan tahapan Pilkada yang dimulai pada 15 Juni ini masih bisa dilakukan, mengingat anggaran Pilkada Kalsel sebesar Rp150 miliar masih ada dan tidak diganggu.

“Tahapan bisa tetap dilanjutkan sesuai jadwal walaupun di tengah pandemi Covid-19, diantaranya pelantikan PPK, PPS, verifikasi faktual calon perseorangan dan persiapan calon kepala daerah dari jalur partai politik,” pungkasnya.(sga)

Editor: Agus Salim

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial