Connect with us

Pemerintahan

Dirut RSUD Datu Sangggul Serahkan Draft Dokumen ANDALALIN

RANTAU, RK – Rencana pembangunan gedung baru RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin sedang proses penyusunan dokumen analisis dampak lalulintas (ANDALALIN).

Draft dokumen ANDALALIN diserahkan Direktur RSUD Datu Sanggul, Dr Milhan kepada Kadis Perhubungan Kabupaten Tapin, H Zain Arifin, dilaksanakan di aula Kantor Bapelitbang Tapin, Jumat (26/6/2020).

Penyerahan draft dokumen ANDALALIN disaksikan Bupati Tapin HM Arifin Arpan, Sekretaris Daerah Tapin, H Masyraniansyah, Kepala Bapelitbang Tapin, H Zainal Aqli, dan Kepala Dinas PUPR Tapin, Yustan Azidin.

ANDALALIN merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki untuk kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) RSUD Datu Sanggul yang baru, sebab berpotensi menimbulkan pergerakan baru yang cukup besar di sekitar kawasan itu baik dari segi ekonomi termasuk dampak gangguan keamanan hingga dapat menghambat investasi.

Sehingga daerah diwajibkan mempunyai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 75 Tahun 2015. Dan juga didalamnya PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Dalam peraturan itu mengatur, diantaranya tersedianya lahan parkir yang memadai untuk rumah sakit.

“Saya kira setiap konsep pembangunan tidak ada sulitnya, selalu kami dukung. Bahkan bila perlu, kami bantu tangani penyelesaiannya,” ujar Bupati Tapin, HM Arifin Arpan.

Ditambahkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, H Zain Arifin, dokumen ANDALALIN merupakan suatu persyaratan yang diminta oleh penyandang dana founder, penyedia dana berskala internasional yang meminta semua persyaratan itu harus lengkap dan nantinya akan diedit.

“Kita selaku penyelenggara tak bisa main-main, harus mengacu pada standar prosedur sebagaimana dikatakan Bupati semua tahapan-tahapan sesuai Permenhub RI PM 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas,” katanya.

ANDALALIN ini disusun oleh lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki kualifikasi penyusun, terakreditasi, dan memiliki sertifikasi.

“ANDALALIN ada perubahan sesuai Permen Nomor 11 Tahun 2017. Kalau dulu waktu kerjanya kurang lebih 60 hari, sekarang bisa disingkat hanya 15 hari kerja. Setelah kelengkapan administrasi dan data-data pendukung dinyatakan lengkap, selanjutnya perlu dilaksanakan evaluasi oleh tim evaluasi yang SK-nya sudah ditandatangani oleh Bupati,” jelasnya.(nasrullah)

Editor: Agus Salim

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial