Connect with us

DPRD Kota Banjarmasin

Belajar di Rumah, Orangtua Keluhkan Membengkaknya Pembelian Kuota

BANJARMASIN, RK – Sudah empat bulan lebih para siswa belajar di rumah sebagai dampak wabah Covid-19. Namun moda pembelajaran daring yang dijadikan sebagai sarana pembelajaran dari rumah sudah mulai dikeluhkan sebagian orangtua siswa.

Selaian mulai dilanda kebosanan, para siswa  juga kebingunan karena mengerjakan banyak tugas dari guru yang kadang kurang disertai penjelasan detail. Belum lagi terkendala sarana seperti smartphone, dan pemakaian kuota internet yang lumayan menguras dompet orangtua.

Membengkaknya pemakaian kuota internet ini sangat dirasakan orangtua siswa. Nora Purwati  misalnya, mengaku harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu perbulan untuk membeli kuota internet.

Wanita yang kesehariannya bekerja sebagai penyelenggara Pemilu ini juga mengeluhkan harus menyediakan waktu yang cukup untuk mendampingi anak selama proses belajar mengajar.

“Selain kuota yang cukup menguras dompet, saya juga harus membagi waktu  bekerja dan mendampingi anak belajar. Tentu sangat mengganggu aktivitas bekerja. Saya berharap pemerintah segera membuat inovasi agar siswa kembali belajar ke sekolah, namun tetap memberikan rasa aman kepada siswa,” harapnya.

Menanggapi keluhan itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Harry Kartono mengakui pemerintah  sedang  dihadapkan pada sebuah pilihan cukup sulit  untuk menyelenggarakan pendidikan secara normal. Mengingat pandemi wabah virus corona (Covid-19) masih mengancam.

Menurutnya, untuk mengatasi keluhan orangtua siswa dalam pembelian kuota internet dalam proses pembalajaran jarak jauh (PJJ) atau yang dikenal sistem online atau daring ini, pihak sekolah bisa menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Di tengah wabah virus corona, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan dana BOS  digunakan untuk memenuhi kebutuhan kuota internet baik untuk para siswa, maupun guru  selama menjalankan proses belajar mengajar dari rumah,” ujarnya.

Harry Kartono mengakui, sangat besar risiko jika anak-anak kembali belajar di sekolah. Sebab tida ada yang bisa memberikan jaminan  aktivitas anak-anak di sekolah bisa menjalankan protokol kesehatan dengan ikut imbauan pemerintah.

Atas pertimbangan itu anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini memaklumi, jika Pemko Banjarmasin punya alasan cukup kuat belum mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikaan secara tatap muka langsung antara guru dengan siswa, sebagaimana sebelum wabah virus corona.

“Apalagi penyebaran virus di Kota Banjarmasin masih sangat tinggi, dan kini sudah menembus angka hampir  1969 yang dinyatakan positif,” katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, pembelajaan tatap muka langsung memang lebih efektif dibanding pembelanjaran melalui sistem online. Karenanya, dengan kondisi seperti ini ia yakin kualitas penyelenggaraan pendidikan dipastikan menurun.

Dijelaskan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor :  8 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam penggunaan dana BOS, kepala sekolah wajib menyiapkan kuota internet bagi guru dan siswa.

Demikian pula, lanjutnya, dengan anggaran lain untuk penggunaan dana BOS ini seperti pengadaan buku semuanya diserahkan kepada pihak sekolah untuk mengelolanya seusai dengan kebutuhan. (hdr)

Editor: Sandi Firly

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial