Connect with us

umum

Menhub Disarankan Cabut Aturan Rapid Test sebagai Syarat Bepergian

BANJARMASIN, RK – Kebijakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mencabut ketentuan rapid test dinilai merupakan langkah yang tepat, mengingat selama ini masyarakat terbebani dengan adanya ketentuan tersebut. Bisnis penyediaan jasa pemeriksaan rapid test tumbuh menjamur dimana mana dengan tarif bervariasi.

“Terkesan menjadi ladang bisnis dengan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 dan langkah mencabut ketentuan rapid test sudah sangat tepat,” ujar Pemerhati Kebijakan Publik dan Pemerintahan DR H Ahmad Murjani MKes SH MH.

Sejauh ini keputusan Menkes ini belum sepenuhnya diikuti Menteri Perhubungan (Menhub) untuk mencabut ketentuan rapid test sebagai syarat bepergian. Hal ini terkesan berjalan sendiri sendiri, sehingga regulasi ini belum memberikan dampak yang diinginkan

“Seyogianya hal ini dikoordinasikan antar kementerian terkait, dan Menhub harus berani mengambil langkah yang tegas mencabut aturan rapid test sebagai salah satu syarat perjalanan, baik melalui udara, laut dan darat,” tambah Murjani.

Ketua Yayasan STIKES Cahaya Bangsa ini menegaskan, seharusnya keputusan Menkes tersebut diikuti sehingga keharusan persyaratan wajib bepergian naik pesawat udara menunjukkan hasil non reaktif rapid test tidak lagi digunakan untuk deteksi Corona, apalagi organisasi kesehatan dunia WHO merekomendasikan penggunaan rapid test untuk tujuan penelitian epidemiologi atau penelitian lain.

“Artinya Menhub harus mencabut ketentuan rapid test ini tanpa terkecuali, jangan buat masyarakat bingung dan terbebani,” terang Murjani.

Namun demikian, lanjutnya, jika rapid test telah ditiadakan tetapi protokol kesehatan wajib dilaksanakan. Misalnya saja ketika bepergian naik pesawat tetap memperhatikan phisyical distancing (jaga jarak), pakai masker dan cuci tangan. Kepada manajemen bandara juga harus sering – sering mengingatkan terkait protokol kesehatan kepada calon penumpang.

“Kewajiban sosialisasi dan edukasi itu penting sekali dan pemerintah daerah juga diingatkan untuk segera menghentikan rapid test massal dengan sasaran tidak jelas dan terkesan buang buang uang negara,” sebut pria ramah ini.

Murjani menyarankan setiap kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus memahami harapan masyarakat, seperti pencabutan ketentuan rapid test ini diikuti oleh semua baik institusi pemerintah, BUMN, dan swasta. “Hindari tudingan dugaan konspirasi oknum pemerintah dengan para importir alat rapid test,” pungkasnya.(hdr)

Editor: Agus Salim

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial