Connect with us

Opini

Pilkada Serentak Di Masa Pandemi 2020, Pentingkah?

Oleh : Kelompok 18 KKN Ilmu Pemerintahan FISIP ULM 2020 – Aldeni, Ali Nasri, Nur Laili dan Wahyuni

PELAKSANAAN Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 menimbulkan banyak perdebatan. Beberapa pihak telah meminta penundaan pelaksanaan, salah satunya Anggota DPD RI Eni Sumarni. Namun Pemerintah bersikeras untuk tetap menggelar Pilkada Tahun 2020.

Padahal pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19 merupakan sebuah tantangan baru bagi masyarakat Indonesia. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini kemungkinan besar banyak masyarakat takut untuk berpartisipasi aktif untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang tetap dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 juga sangat penting dilakukan meskipun dengan keadan Pandemi Covid-19 seperti ini. Mengapa demikian?

Dilansir dari laman Bebas.kompas.id, ada banyak negara yang tetap menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal di Tahun 2020 ini, kurang lebih sekitar 30 negara, seperti Jerman, Perancis, Korea Selatan, Singapura dan lainnya yang dianggap berhasil melaksanakan pemilu. Selain itu juga ada beberapa negara yang menunda penyelenggaraan pemilu di negaranya masing masing, seperti Austria, Polandia, dan Afrika selatan.

Ada beberapa alasan mengapa pilkada tetap harus dilaksanakan, yaitu menjaga kesinambungan demokrasi, hal ini harus sangat di perhatikan, Mengapa? Karena dalam sistem presidensil, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah telah ditetapkan masa jabatannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan Pandemi Covid-19.
Hal ini bisa berpotensi munculnya masalah politik dan hukum jika Pilkada Tahun 2020 tidak digelar sesuai yang telah di atur di UU atau Perppu. Selain itu tidak menutup kemungkinan apabila jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi atau penantang petahana akan menggugat karena hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat. Ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi dan mungkin Pandemi Covid-19 ini bisa di jadikan alasan bagi pemerintah otoritarian untuk memperkuat cengkeraman kekuasaannya dengan menghilangkan hak asasi paling mendasar yakni hak politik untuk memilih dan dipilih.

Walaupun rencana pemilu di Indonesia pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 yang mana pada tanggal 5 Oktober Tahun 2020, total Positif Corona di Indonesia Mencapai 307.120 Kasus. Namun suka tidak suka, mau tidak mau, Pilkada Tahun 2020 tetap akan dilaksanakan dengan diwajibkan mengikuti aturan protokol kesehatan di tatanan Era New Normal. Walaupun sebenarnya pilkada bisa saja ditunda di tahun 2021, 2022 dan seterusnya, tapi sampai kapan penundaan ini akan terus berlangsung karena tidak ada satu pun ilmuwan, peneliti, maupun lembaga yang memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial