Connect with us

Politik

Gejolak Internal, Eksistensi PPP Kalteng Terancam

PALANGKA RAYA, RK – Sejumlah tokoh dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Kalteng pesimistis Awaludin Noor mampu mengembalikan marwah dan kejayaan PPP jika kembali diberi amanah sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Kalteng (2021-2026).

Parameternya, saat memimpin DPW PPP periode 2016-2021, perolehan suara PPP di Kalteng pada Pemilu 2019 lalu turun drastis. Di bawah kendali Awaludin Noor, perolehan kursi DPR RI yang semula 1 kursi hilang alias nihil, dan untuk DPRD Provinsi Kalteng yang semula 3 kursi, tinggal 1 kursi.

“Ini terjadi dalam masa kepemimpinannya sebagai Ketua DPW PPP Kalteng. Suka tidak suka, faktanya perolehan suara PPP yang menjadi tanggung jawabnya anjlok pada Pemilu 2019 lalu,” ujar Ketua DPC PPP Kota Palangka Raya, Ir Abdul Hayie.

Penilaian senada dilontarkan Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Provinsi Kalteng Muhammad Habibi SPd.I

Bahkan kader muda partai berlambang Ka’bah ini  menilai kepemimpinan Awaludin Noor tidak sungguh sungguh melaksanakan Tata Laksana Organisasi PPP secara benar dan baik menurut AD & ART PPP, terlebih dalam mengambil keputusan strategis yang sangat berdampak bagi PPP.

“Tugas dan peran pengurus DPW PPP Kalteng tidak dilaksanakan secara proporsional, sebagaimana bidang dan fungsi kepengurusan DPW. Dalam praktiknya cenderung membangun kelompok pengurus, sehingga prinsip prinsip dasar berorganisasi sebagaimana diatur dalam AD & ART PPP tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tandas Habibi.

Sedangkan pengurus DPC PPP Kotim dan tokoh PPP Kabupaten Kapuas, KH Parhani dan H Sahruni Yusuf SH MPd membeberkan sejumlah catatan negatif yang dilakukan Awaludin Noor saat memimpin DPW PPP Kalteng.

Diantaranya, dalam agenda politik selain Pileg, yakni Pilkada tingkat kabupaten/kota, dari proses hingga pengambilan keputusan selalu ditarik ke DPW sehingga mekanisme yang  diwenangi DPC menjadi hilang.

Awaludin juga dinilai tidak merangkul potensi kekuatan PPP, sehingga berdampak menurunnya daya juang dan semangat militansi kader PPP, baik pada tataran elit/tokoh maupun akar rumput.

Selain itu, praktik rangkap jabatan untuk kepentingan hegemoni kekuasaan dengan menjadikan dirinya Plt Ketua DPC PPP Kabupaten Kapuas (2017-2021) yang semestinya posisi Plt tersebut bisa dipercayakan kepada salah satu pengurus DPC. Bahkan dari sisi waktu Awaludin Noor menjadi Plt dinilai melebihi ketentuan waktu maksimal sebagaimana ketentuan dalam AD & ART PPP, yakni paling lama 6 bulan, boleh ditambah maksimal 6 bulan lagi. Hal ini secara organisasi menjadi sesuatu yang sangat tidak baik atau tidak sehat.(tim RK)

Editor: Agus Salim

 2,457 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *