Connect with us

Ekonomi

Perum Bulog Paparkan Kebijakan Pangan di HPN 2020

BANJARMASIN, RK- Direktur Operasional Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menegaskan, Perum Bulog saat ini akan lebih berfokus pada penguatan peran komersial.

Hal ini menurutnya sudah sejalan dengan berkurangnya penugasan dari pemerintah dalam penyediaan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Saat ini, Perum Bulog akan lebih meningkatkan kinerja komersial melalui penjualan komoditi pangan melalui on-line dan off-line, juga optimalisasi aset dan penguatan anak perusahaan serta unit bisnis,” katanya saat menjadi pembicara dalam seminar wartawan spesialis pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2020, Jum’at (07/02/2020) di Hotel Best Westren Banjarmasin.

Bahkan diklaimnya, Perum Bulog terus melakukan sejumlah inovasi bisnis, beberapa di antaranya yakni memodernisasi gudang beras yang dimilikinya secara bertahap di seluruh Indonesia, memproduksi beras bervitamin (berfortifikasi) dan terakhir merambah bisnis e-commerce dengan meluncurkan toko pangan on-line “panganandotcom”.

“Perum Bulog juga memperoleh sejumlah PMN untuk mendukung penguatan komersial seperti pembangunan CAS (Control Atmosphere Storage), gudang modern kedelai, dan gudang modern beras. Kedepan rencananya juga akan dilakukan pembangunan CDC (Corn Drying Center) serta MRMP (Modern Rice Milling Plan),” tambahnya.

Terkait banyaknya yang mempertanyakan tentang kelebihan stok beras Bulog saat ini, diakuinya hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan Bulog semata dalam memperhitungkan persediaan stok.

Sebelumnya Perum Bulog diberi penugasan oleh Pemerintah untuk berperan menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional dalam rangka ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, Perum Bulog wajib mengelola minimum stok beras pada jumlah tertentu (tahun 2019 ditugaskan pada jumlah 1 – 1,5 juta ton) dan disebarkan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelum tahun 2018, program pengelolaan CBP dilaksanakan Perum Bulog bersamaan dengan program penyaluran beras bersubsidi kepada masyarakat berpendapatan rendah (Rastra), sehingga pengelolaan stok pada jumlah yang mencapai 1,5 – 2 juta ton dapat dijalankan dengan lebih mudah dengan menjaga turn over stok yang memungkinkan bagi Perum Bulog melakukan penyerapan gabah beras petani dalam negeri dan menjaga stabilitas harga konsumen melalui intrevensi pasar oleh Pemerintah.

Namun pada tahun 2017, program beras bersubsidi ditransformasikan menjadi bantuan sosial dalam program Bantuan Pangan Non Tunai yang memberikan bantuan dalam bentuk uang (non tunai) yang hanya dapat digantikan dengan pangan (beras dan protein) pada pasar bebas.  Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM yang dimulai pada tahun 2017, diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019. Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong.

“Akibat kebijakan program pangan (beras) tadi, maka program penyaluran beras menjadi tidak lagi terintegrasi dan pada akhirnya pengelolaan CBP sebagai bagian dari ketahanan pangan menjadi terpisah dengan program ketahanan pangan lainnya dengan penganggaran yang berbeda.  Ujungnya stok yang tersedia digudang pun kini menjadi sangat berlimpah,” tukasnya.(AR)

 Editor: Agus Salim

Di Posting 07/02/2020 12:22 PM by Arief Syarkawie

 603 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *