Connect with us

DPRD Kota Banjarmasin

Tolak Omnibus Law, Serikat Pekerja Datangi DPRD Banjarmasin

BANJARMASIN, RK- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, Kamis (05/03/2020).

Kedatangan disambut Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya dan Ketua Komisi IV Matnor Ali. Perwakilan KSPSI ingin Wakil Rakyat juga merasakan apa yang menjadi keberatan mereka terhadap keinginan pemerintah pusat memasukkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law.

“Draft RUU Omnibus Law di dalamnya itu adalah tidak ada kepastian kerja, tidak ada perlindungan upah pekerja, akan adanya potensi hilangnya jaminan kerja sosial. Tiga prinsif inilah membuat kami dengan adanya omnibus law ini menjadi khawatir,” ucap Biro Hukum KSPSI, Sumarlan kepada Wartawan.

Sumarlan menilai, dari tiga prinsip itu tadi setidaknya ada 9 dasar yang akan dihilangkan dalam UU omnibus law seperti hilangnya upah minimum, hilangnya nilai pesangon, mudahnya tenaga asing masuk, adanya PHK tanpa pesangon, outsourcing terus dilegalkan tanpa dilihat syarat-syaratnya.

“Ini mengancam pekerja-pekerja yang ada di negara kita. Kedatangan kami adalah menyamakan dengan menyampaikan hal yang sama mengeluarkan cluster ketenagakerjaan dari draft omnibus law cipta kerja dari penggodokan DPR RI,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya dikatakan Sumarlan, hanya bisa menunggu keputusan DPR RI yang menangani penggodokan Omnibus Law ini.

“Suka tidak suka memang draft RUU ini sudah masuk ke DPR RI, tinggal menunggu penggodokan. Hasil akhirnya seperti apa, jika memang pahit kami rasakan UU no 13 masuk dalam UU yang digodok dalam omnibus law, makan kami akan melakukan suatu perlawanan. Instruksi secara kelembagaan bahwa SPSI sudah menyatakan melakukan mogok nasional maupun daerah dari semua lini,” sebutnya.

Diterangkan Sumarlan, omnibus law di dalamnya ada 11 cluster, salah satunya adalah nomor ketiga yaitu ketenagakerjaan. Selain itu ada perihal tentang permudah perizinan, royalti, perpajakan, pertanahan, bahkan ada prinsip paling krusial adalah masalah keluarga. Sehingga dinilainya ini lah menjadi penolakan masyarakat.

“Tapi secara masif yang bisa bergerak sama-sama adalah buruh tentang masalah ketenagakerjaan. Karena secara tidak langsung UU 13 tahun 2003 ada 65 pasal yang akan di reduksi masuk Omnibus law. Tapi diantara 65 itu tidak ada satu pasal pun tidak mengurangi hak buruh, sehingga sudah barang tentu sudah beralasan buruh saat ini berontak,” ujarnya.

Pihak dewan kota dalam hal ini menyambut baik dengan aspirasi pekerja. Disampaikan Ketua Komisi IV Matnor Ali, memang omnibus law adalah cara merampingkan suatu UU.

“Kita tahu mereka datang untuk memperjuangkan hak pekerja yang ada di Kalsel. Pada omnibus law memang seperti pesangon ingin dihilangkan, kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Padahal di UU nomor 13 mereka dapatkan,” ungkapnya.

Kalau pun dihapuskan, Matnor mengatakan, DPR harus memberikan dukungan juga kepada hak pekerja.

“Kalau bisa, UU nomor 13 itu apa yang tidak dirasa baik maka diperbaiki saja. Sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ini kepada DPR RI tanggal 3 Maret tadi. Kami di sini hanya menjadi fasilitator, mereka juga tidak memaksa tuntutan. Artinya ini mereka menyampaikan aspirasi,” sebutnya.

Matnor melihat, ini adalah hak mereka dalam menyampaikan aspirasi, dan menilai apa yang dilakukan para buruh saat ini adalah wajar karena atas kekhawatiran akan adanya kehilangan hak yang sudah mereka dapatkan selama ini.

“Kita rasa tujuan pemerintah baik dan semoga dalam penggodokan nanti pemerintah bisa arif dan bijaksana mengambil keputusan,” pungkasnya.(hdr)

Editor: Arief Syarkawie

Di Posting 05/03/2020 7:49 AM by Arief Syarkawie

 537 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *