Connect with us

Opini

Melegalkan Pungutan di Sekolah

Oleh: Aswadi S.Pd M.Pd SH MH (Pemerhati Pendidikan dan Hukum)

Di ERA pandemi covid-19 ini, bulan Januari mendatang kemungkinan besar sekolah akan mengadakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Pertemuan antara perwakilan orang tua ataupun komite sekolah sudah mulai diadakan untuk persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka, begitu juga terkait administrasi sekolah atau sumbangan sekolah sudah mulai dibicarakan dalam pertemuan tersebut, agar sumbangan yang diberikan orangtua untuk kemajuan pendidikan anak- anaknya di sekolah  itu sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang diberlakukan sejak disahkan dan dimasukkan dalam tambahan lembaran Negara pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa pungutan di sekolah boleh dilaksanakan.

Sebagaimana bunyi pasal 1 (4):   “Pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik orang tua/ walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan ditentukan.”

Namun  diberlakukannya Permendikbud No. 75 Tahun 2016 terutama yang terdapat pada  pasal 1 ayat 4, tidak berarti sekolah dengan leluasa mengadakan pungutan terhadap anak didiknya  di sekolah. Pungutan- pungutan yang dilkukan harus mengikuti prosedur dan mekanisme administrasi yang legal, jelas, terbuka, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik oleh sekolah ataupun komite sekolah.

Seperti  banyaknya wacana yang beredar di media sosial, seperti internet  dan yang dicatat oleh Ombudsman ada sekitar 58 pungutan liar yang dilaksanakan oleh sekolah.  Oleh karena itulah sekolah sebagai institusi pendidikan sudah semestinya lebih menyadari dan memahami tentang hukum dengan lebih baik sehingga perlanggaran terkait administrasi ataupun  pidana akibat pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah dapat dihindari.

Sekolah Melakukan Pungutan

Pada umumya sekolah-sekolah masih ada yang melakukan pungutan yang secara tidak langsung baik disadari ataupun tidak, hal itu merupakan pelanggaran atau dikatagorikan pungutan liar (pungli). Karena, pungutan yang tidak didasarkan atas legal standing yang kuat bisa dikatagorikan sebagai kegiatan pungli di lingkungan pendidikan. Banyak sekali pungutan dilakukan oleh pihak sekolah dengan dalih, sumbangan, atau bantuan dana yang diambil atau dipungut dari anak, didik, orang tua, atau wali siswa tanpa didasari prosedur dan mekanisme yang jelas.

Sebelumnya sebagaimana kita ketahui terkait hal ini  Presiden Jokowi telah  menyatakan perang terhadap pungi, ini dibuktikan dengan dibentuknya Perpres No. 87 Tentang Pungli. Dimana susunan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) sudah dibentuk dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari provinsi hingga sampai kecamatan. Ini membuktikan apapun jenis pelanggaran– pelanggaran terkait pungutan di lingkungan pendidikan apalagi sampai dilaporkan ke Satgas Saber Pungli, pasti semua akan diproses dan ditindaklanjuti. Apabila pungutan-pungutan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah tidak memiliki legal standing yang kuat, hal tersebut bisa digolongkan sebagai pungli meskipun mempunyai maksud dan tujuan yang baik .

Dasar Hukum Pungli di Lingkungan Pendidikan

Adapun dasar hukum yang dapat diberlakukan untuk pungli di lingkungan Pendidikan terdapat pada pasal 423 KUHP yang berbunyi “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaanya supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Juga terdapat pada pasal 12 huruf e   UU No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “ Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal duapuluh tahun penjara serta denda minimal dua ratus juta dan maksimal satu miliar”.

Dana BOS

Selain itu di sekolah sudah ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBN dan BOSDA dari APBD yang besarannyapun dirasa cukup untuk membantu biaya kegiatan operasional sekolah. Jadi, jika dilakukan pungutan  seperti iuran komite sekolah, iuran perpisahan, iuran peningkatan prestasi pembelajaran, infaq ataupun kegiatan keagamaan, dan iuran- iuran yang lainnya. Hal ini, dikhawatirkan penggunaanya akan terjadi tumpang tindih dengan dana BOS/BOSDA ataupun dana yang lainnya  yang sudah didistribusikan oleh pemerintah, baik itu oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun dari pihak swasta yang diperbolehkan memberikan bantuan pendidikan oleh undang-undang.

Namun kita juga menyadari penggunaan dana BOS/BOSDA saja memang tidaklah mencukupi terutama bagi sekolah yang kreatif dan inovati dalam berbagai program kegiatan untuk meningkatkan, kualitas pembelajaran, kualitas anak didik dan mutu sekolah baik secara akademik, non akademik hingga sampai kegiatan extrakurikuler. Selain itu penggunaan dana BOS/BOSDA juga sudah diprogramkan untuk kegiatan atau anggaran tertentu. Dimana masih banyak fasilitas penunjang pembelajaran yang masih perlu mendapat dukungan dan perhatian oleh sekolah yang tidak teranggarkan pada dana BOS/BOSDA. Untuk itulah melalui Permendikbud No. 75 tahun 2016, ini dimungkinkan bagi komite sekolah secara kreatif, inovatif, professional, transparan dan bertanggungjawab untuk mendukung berbagai program kegiatan  sekolah yang masih belum tercover dana BOS/BOSDA, dengan memberikan bantuan atau sumbangan dana untuk sekolah.

Tentu saja azas keterbukaan dan transparansi rerlebih dahulu harus diutamakan dalam penggunaan dana BOS/BOSDA, baik yang berasal dari dana APBN ataupun dana APBD.  Penggunaan dana harus dapat diketahui oleh sekolah, dewan guru, komite sekolah ataupun orang tua siswa. Sehingga para pemangku pendidikan tersebut dapat mengetahui kegiatan apa saja yang masih harus dibantu untuk dikembangkan, ditingkatkan, didukung dan lebih di ekspos untuk kemajuan anak didik.

Pihak Pelaksana Sekolah Harus Mengerti Aturan Hukum

Sekolah sebagai institusi pendidikan sudah semestinya lebih menyadari bahwa dalam melaksanakan pungutan juga harus dilaksanakan secara legal agar tidak menyalahi peraturan perundang- undangan. Karena kegiatan yang bermakna baik apabila melanggar peraturan perundangan yang berlaku  pada akhirnya akan menjadi tidak baik atau bermakna salah.  Pungutan- pungutan yang tdak pada tempatnya di lingkungan sekolah memang harus dihindari. Sebagaimana kita ketahui tingkat ekonomi anak didik kita yang beragam dengan tingkat pendidikan dan ekonomi orang tua/ wali siswa yang berbeda- beda.

Tidak sedikit anak didik kta yang keluarganya berasal dari golongan ekonomi yang tidak mampu. Terutama mereka yang berdomisili di lingkungan pedesaan atau di area terpencil. Mereka mau bersekolah saja, hal tersebut merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Meskipun dengan persiapan peralatan sekolah dan penampilan seragam sekolah seadanya. Tidak jarang mereka pergi  sekolah tanpa uang saku namun mereka tetap mau bersekolah. Bahkan untuk membayar iuran sekolah atau komite sekolah, mereka setiap pulang sekolah harus bekerja sehari-harinya membantu orang tua mengumpulkan uang untuk membayar iuran atau sumbangan komite sekolah. Yang pada dasarnya semua kegiatan itu sudah tercover oleh penggunaan dana BOS/BOSDA

Terlebih setelah berlakunya Permenduikbud No. 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan terhadap anak didik sekolah. Sebagaimana bunyi pasal  12 huruf b; Komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/ walinya.

Harus Dicantumkan dalam RAPBS dan RKAS

Agar terhindar dari sebutan sekolah melakukan pungutan liar di lingkungan pendidikan, terlebih dahulu di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) ataupun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada saat awal pembelajaran, melalui rapat sekolah di dalam forum pertemuan, pihak sekolah menjelaskan penggunaan dana BOS/BOSDA baik yang bersumber dari dana APBN ataupun dana APBD, sebagai dana operasional utama. Sekolah harus menjelaskan peruntukkannya secara terbuka, transparan dan professional. Dari penjelasan tersebut diketahui kegiatan apa saja yang perlu mendapat perhatian dan dukungan untuk pihak sekolah.

Program kegiatan- kegiatan  apa saja  yang perlu mendapat dukungan dana, baik itu berbentuk, sumbangan, bantuan ataupun pungutan selama satu tahun ke depannya. Untuk peningkatan mutu kegiatan pembelajaran, baik akademik, non akademik hingga kegiatan extrakurikuler. Ataupun yang digunakan untuk mendukung program kegiatan pembelajaran, bahan penunjang fasilitas kegiatan belajar mengajar  atau tempat untuk penunjang kegiatan pembelajaran.

Dalam hal ini sumbangan, bantuan dana ataupun pungutan yang akan dilaksanakan harus terlebih dahulu disampaikan, untuk diketahui, disetujui, disepakati, dalam pelaksanaan program kegiatan kedepannya di dalam rapat tahunan. Dan dalam rapat atau pertemuan itu, harus dihadiri baik dari pihak orang tua siswa, komite sekolah, perwakilan dewan guru, pihak pelaksana program kegiatan sekolah dan dari perwakilan dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai institusi yang menaunginya.

Tentu saja hal ini nantinya harus diikuti oleh pertanggungjawaban yang jelas, transparan, terbuka, professional, dan bertanggungjawab oleh pihak sekolah dan komite sekolah terhadap penggunaan keuangan  sekolah dan komite sekolah. Sehingga pungutan yang dilakukan oleh sekolah mempunyai legal standing yang kuat agar sekolah terhindar telah melakukan kegiatan pungli di lingkungan pendidikan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 Tentang pendanaan Pendidikan, pasal 51 ayat 4, huruf c; bahwa pungutan dari peserta atau orang tua/ walinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pungutan Jangan Sesuka Hati

Pungutan tidak bisa dilaksanakan dengan sesuka hati oleh pihak sekolah. Pungutan harus terprogram dan direncanakan terlebih dahulu atau sudah diketahui  oleh pihak  sekolah, komite sekolah, para orang tua peserta  didik, dan dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai institusi yang menaunginya. Ini dilaksanakan pada saat rapat penyusunan RAPBS, RKAS, RKT dan hal terkait lainnya, semua sudah diinformasikan perihal kegiatan atau program- program yang dilaksanakan baik itu terkait peningkatan mutu atau kualitas pembelajaran atau pun yang terkait demgan penunjang fasilitas ataupun sarana pembelajaran.

Bolehkah Pungutan untuk Komite Sekolah atau Iuran Lainnya?

Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah melakukan pungutan seperti Sumbangan Komite Sekolahiuran-iuran lainnya  di sekolah itu diperbolehkan?. Menurut penulis, sebagaimana pasal 1 ayat 4, hal tersebut diperbolehkan namun pungutan, sumbangan dana, dan pungutan itu  tidak memberatkan orang tua/ wali dari peserta didik, jika hal tersebut memberatkan maka tidak akan menjadi sukarela atau cukup bagi mereka yang dikatagorikan mampu saja. Sebagaimana bunyi PP No. 48 Tahun 2008 pasal 52 huruf c; tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Dan pungutan itu pun harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta legal standing yang kuat. Artinya pungutan- pungutan yang akan dilakukan sudah diketahui, disetujui disepakati oleh sekolah bersama para orang tua/ wali dari peserta didik, komite sekolah, perwakilan dewan guru, serta dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai institusi yang menaunginya.

Pungutan, bantuan dana, atau sumbangan dana yang akan dilaksanakan sudah dilegalkan melalui rapat penyampaian awal RAPBS, RKAS, RKT dan hal- hal terkait melalui Komite Sekolah, pada saat awal pembelajaran sebelum proses kegiatan pembelajaran dimulai. Sebagaimana yang terdapat pada PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 52 huruf a bahwasannya pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan/ walinya, didasarkan pada perencanaan, investasi, dan/ atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Kita berharap semoga sekolah, komite sekolah serta dinas pendidikan dan kebudayaan yang menanungi dapat merencanakan dan merealisasikan sekolah yang terhindar dari pungli, dan memiliki legal standing yang kuat pada saat melakukan pungutan di sekolah. Pihak sekolah mampu menggunakan dana sekolah dalam pelaksanaannya secara terbuka, transparan, professional, tidak tumpang tindih, dan bertanggungjawab. Agar dapat dipergunakan bagi anak didik untuk mendidik anak bangsa  menjadi generasi muda yang cerdas, berkualitas, berkarakter bertaqwa, memiliki berbagai keahlian dan ketrampilan serta mampu bersaing kedepannya.(***)

Editor: Agus Salim

 246 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *