PULANG PISAU, RK – Untuk mengurangi terjadinya konflik dan sengketa lahan di lapangan, baik antara masyarakat dengan perusahaan ataupun sesama masyarakat. Anggota DPRD dari Partai Gerindra Edwin Mandala mengingatkan pemerintah daerah untuk bisa melakukan inventarisir kawasan yang dinilai berpotensi sengketa. Hasil inventarisir tersebut menurut Edwin, Rabu ( 10/3/2021) sebaikanya dilakukan kajian yang matang untuk menekan konflik yang berkelanjutan.
Berita Menarik Lainnya
“Belakangan memang marak sekali kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan korporasi. Biasanya kalau sudah ramai, pemerintah justru terkesan lamban dalam menangani sehingga sampai muncul berbagai aksi yang tidak di inginkan. Harusnya pemerintah bisa melakukan pola pendekatan yang lebih baik lagi dalam penyelesaikan kasus tersebut,” ungkap Edwin yang juga ketua DAD Pulpis ini.
Masih dilanjutkan Edwin, pemerintah sebagai leading sektor yang sah seharusnya jauh-jauh hari melakukan inventasir untuk menandai wilayah-wilayah yang sengketa. Pengumpulan data dilakukan secara akurat, khususnya dengan melibatkan Camat atau Kepala desa. Sehingga ketika terjadi konflik, mediasi bisa segera dilakukan.
“Kalau sudah tahu akar masalahnya, maka akan cepat selesainya. Ini yang sering terjadi sampai berlarut-larut karena pemerintah terkesan abai dan lamban. Masyarakat ini tidak biasa menunggu. Karena itu harapan kami, pemkab harus lebih peka terhadap cara penganan kasus sengketa,”tutup Edwin. (ds)
Editor : Arif Syarkawie
Di Posting 29/03/2021 12:59 PM by Dedy Sanjaya
