Connect with us

DPRD Kota Banjarmasin

Kenapa Pembahasan Raperda PDAM Bandarmasih di Pansus DPRD Banjarmasin Berjalan Alot?

BANJARMASIN, RK- Sejak November 2020, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum PDAM Bandarmasih menjadi Perseroda masih belum tuntas hingga sekarang.

Belum selesainya pembahasan payung hukum di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banjarmasin, dikarenakan masalah investasi atau penyertaan modal dan tarik ulur mekanisme pembentukan jajaran direksi serta konsep pengawasan di perusahaan milik Pemkot Banjarmasin.

Wakil Ketua Pansus Bambang Yanto Permono mengatakan, ada sejumlah poin yang belum terpenuhi sehingga menjadi keterlambatan penyelesaian pembahasan Raperda perubahan badan hukum PDAM Bandarmasih.

Ia membantah pihaknya ada keinginan untuk memperlambat penyelesaian pembahasannya. “Ada beberapa poin penting yang harus dilengkapi,” kilahnya.

Diakatakannya, salah satu poin penting terkait mekanisme perekrutan Direksi PDAM Bandarmasih. Bambang mengatakan masih dalam tahap pembahasan, ada dua kemungkinan yang bisa diambil, melalui panitia penjaringan atau melalui sistem lelang jabatan.

“Kita lihat nanti setelah finalisasi. Yang pasti, tetap ada tahapan seleksi seperti lelang jabatan, jadi semua orang bisa ikut. Tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi,” katanya.

Kemudian jumlah sebenarnya modal yang dimiliki PDAM saat ini. Sebab, modal yang disampaikan saat pembahasan masih perkiraan.

“Ketika sudah disahkan dan kedepannya permodalannya ada perubahan, repot juga kita sebagai Pansus. Termasuk harus ada surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal ini. Sehingga ke depannya Perda ini tidak menimbulkan masalah,” kata Bambang.

Bambang menegaskan pihaknya sedang mencari formula agar pengawasan dewan tetap ada jika PDAM berubah badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Sebab, bisa saja fungsi pengawasan dewan hilang ketika pembentukan susunan direksi dilakukan dengan sistem lelang jabatan karena sepenuhnya menjadi keputusan kepala daerah, bukan melalui Panja, dimana dewan bisa terlibat didalamnya.

“Ini juga menjadi persoalan mengapa ada keterlambatan pembahasan. Kita coba mencari formula agar nantinya DPRD ada keterlibatan dalam pengawasan,” pungkasnya.(Hendra)

Editor : Andi

 1,323 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *