Connect with us

Kalteng

Dugaan Tipikor PDAM Kapuas, LSM Ini Anggap Bupati Paling Bertanggungjawab

KUALA KAPUAS, RK – Informasi adanya aliran dana kepada pimpinan daerah dalam kasus dugaan korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kapuas, memantik perhatian LSM-Forum Pemuda Reformasi Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketua LSM Forum Pemuda Reformasi Kabupaten Kapuas Maseran Mahmud menyatakan, mendukung langkah Kejati Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti informasi dugaan aliran dana kepada pimpinan daerah dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 7 miliar lebih tersebut.

Dalam press release yang disampaikan kepada riliskalimantan.com, Senin (3/5), Mahmud Maseran berpandangan Bupati Kapuas adalah orang paling bertanggungjawab atas kerugian tesebut. Karena berdasarkan amanat yang tertuang  pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor : 7 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 2 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kapuas, Bupati sebagai Pemilik Modal.

“Ditambah dengan fakta persidangan pemeriksaan saksi pada 4 Maret 2021 lalu, terungkap sebagaimana terdakwa Widodo SE bin Cipto menyebut Bupati dan isteri menerima aliran dana peryataan modal dari Pemda Kapuas. Tentu Kejati Provinsi Kalimantan Tengah sudah cukup syarat untuk menerbitkan Sprindik didalam melakukan penyelidikan atau penyidikan, dan jika didalam penyidikan ditemukan dugaan kuat serta  memenuhi unsur diharapkan agar segera menetapkan tersangka baru agar ada kepastian hukum didalam penegakan dan penindakan yang berkeadilan tanpa diskriminatif,” tandasnya.

Jika hanya sebatas pernyataan yang disampaikan ke publik oleh pihak Kejati Provinsi Kalimantan Tengah tanpa ada upaya  untuk menerbitkan Sprindik, menurutnya, sama saja hanya memberikan PHP kepada masyarakat Kapuas yang anti korupsi.

“Jika pihak Kejati Provinsi Kalimantan Tengah tidak berani menerbitkan Sprindik, ada apa?,” tandasnya lagi.

Karena, lanjutnya, berdasarkan pengakuan terdakwa Widodo SE atas dugaan Tipikor PDAM Kapuas bahwa ia hanya menggunakan sebesar Rp 150.000.000,- dan uang itupun sudah dititipkan kepada pihak Kejaksaan untuk dikembalikan kepada Kas Negara.

“Kami sangat mengharapkan pihak Kejati Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengungkap secara tuntas atas skandal dugaan Tipikor PDAM Kapuas sampai keakar-akarnya, agar aliran dana Rp 7 miliar tersebut dapat diketahui serta siapa-siapa saja yang menikmatinya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Bupati Kapuas beserta istri disebut menerima aliran dana dugaan korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) periode 2017.

Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi penyertaan modal PDAM Kabupaten Kapuas di Pengadilan Tipikor Kota Palangka Raya saat agenda mendengarkan keterangan saksi, Kamis 4 Maret 2021 lalu.

Namun Ketua Tim Penuntutan, Rahmad Isnaini saat ditemui seusai sidang menjelaskan jika saksi Nunik dan Syahfiri saat itu hanya mendengarkan cerita dari terdakwa mantan Direktur PDAM Kapuas, Widodo.

“Saya sudah sampaikan diawal bahwa keterangan saksi hari ini baik Nunik maupun Syahfiri itu hanya mendengarkan keterangan dari Widodo, mereka tidak ada mengetahui secara langsung,” jelasnya.(tim RK)

Editor: Agus Salim

 6,415 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *