Connect with us

DPRD Kota Banjarmasin

Kenapa Minol Sulit Ditertibkan di Banjarmasin? Padahal Sudah Ada Perda-nya

BANJARMASIN, RK- Sudah ada payung hukum terkait pengendalian minuman beralkohol (minol) atau minuman keras (miras) di Banjarmasin, namun penegakkan aturannya oleh Pemkot Banjarmasin sangat lemah.

Saat ini, peredaran minol dari warung pedagang kaki lima (PKL) hingga cafe sampai kedai semakin marak bahkan dijual secara bebas.

Anehnya, Pemkot Banjarmasin seolah membiarkan saja menjamurnya peredaran minol, tanpa adanya upaya penertiban oleh Satpol PP sebagai penegak Perda. “Aturan atau payung hukum sudah disahkan. Tinggal penegakkan oleh Pemkot Banjarmasin,” ucap Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali.

Dikatakan Matnor, longgarnya pengawasan dan penertiban menandakan keseriusan pemerintah menegakkan Perda Minol masih kurang.

Politisi Partai Golkar ini menilai Banjarmasin sudah terkotori maraknya warung dan kedai minol. “Ironisnya, mereka menjual secara terang-terangan, tanpa ada sentuhan oleh Pemkot Banjarmasin, dalam hal ini Satpol PP selaku penegak perda,” keluhnya.

Padahal, pemerintah kota sudah mempunyai payung hukum yang kuat dan melakukan tindakan atas penjualan minol itu. Dalam Perda Minol secara tegas menyatakan, peredaran minol dianggap ilegal.

“Kedai maupun depot yang memperdagangkan minol, semestinya jangan dibiarkan. Hal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap masyarakat,” tegasnya.

Perlu diketahui, ujar Matnor Ali, sebenarnya peraturan yang ditunda pemerintah kota adalah Perda tentang retribusi miras. Sedangkan perda tentang penataan dan tindakan miras sudah disahkan.

Jadi, pemerintah kota berkewajiban untuk melaksanakan peraturan itu. Dan, sebagai mitra pemerintah kota, dewan minta segela peraturan daerah yang bersama-sama dibahas itu, seharusnya diterapkan dan dilaksanakan.

“Kami sudah tegas dan meminta kepada pemerintah kota, khususnya Satpol PP, jangan diam tetapi harus bertindak sesuai aturan,” ujarnya.

Matnor Ali meminta, selain Satpol PP sebagai penegak Perda, dinas terkait juga jangan berdiam diri. Harus ada aksi untuk mencermati maraknya kedai dan depot, yang memperdagangkan dan menyediakan minol tanpa mengantongi izin tersebut.

“DPRD Kota Banjarmasin secepatnya menyurati walikota untuk mempertanyakan lanjutan Perda yang ditunda. Sebab dewan sudah finalisasi produk hukum tersebut,” pungkasnya.(Hendra)

Editor : Andi

Di Posting 08/06/2021 4:58 AM by Agus Salim

 1,980 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *