Connect with us

DPRD Kota Banjarmasin

DPRD Banjarmasin Minta Silpa APBD Tahun 2021 di Bawah Lima Persen

BANJARMASIN, RK- Anggota DPRD Banjarmasin HM Faisal Hariyadi berharap Pemkot Banjarmasin meminimalisir Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) dalam realisasi APBD 2021.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin ini, menindaklanjuti Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Pemkot Banjarmasin, dimana nilai Silpa masih besar.

“Turun, tapi angkanya masih enam persen. Tahun depan kami berharap bisa di bawah lima persen,” ujarnya.

Faisal mengatakan, tahun 2019 Silpa sekitar Rp 269 miliar dan pada tahun anggaran 2020 Rp 251 miliar. Jadi turun hanya sekitar enam persen.

Menurut dia, penurunan Silpa menjadi kemajuan positif, meski masih jauh dari harapan karena masih di atas Rp 200 miliar. Untuk itu, Pemkot Banjarmasin harus lebih bekerja keras lagi untuk menyerap realisasi APBD tahun 2021.

“Jangan sampai program atau kegiatan yang sudah diagendakan batal direalisasikan. Ini akan berdampak Silpa terlalu besar terkecuali memang untuk efisiensi anggaran,” ujarnya.

Menyinggung Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2020, DPRD Banjarmasin akan segera mengagendakan pembahasan dengan meminta keterangan tim anggaran Pemkot Banjarmasin untuk mengetahui secara terperinci anggaran yang digunakan.

Sebelumnya, mantan Penjabat (Pj) Walikota Banjarmasin Ahmad Fydayeen berharap DPRD Banjarmasin segera membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 untuk selanjutnya mendapat persetujuan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Laporan keuangan adalah wujud transparansi dan akuntabilitas Pemkot Banjarmasin dalam tata kelola pemerintahan yang baik juga implementasi sistem akuntansi keuangan daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun 2020, yaitu pendapatan belanja, pembiayaan aset, kewajiban ekuitas dana, dan aliran kas.(Hendra)

Editor : Andi

 1,489 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *