Connect with us

Nasional

Ini Lho Daerah yang Terapkan PPKM Level 3-4 di Jawa dan Bali

JAKARTA, RK – Pemerintah tak lagi menggunakan istilah ‘PPKM darurat’ dalam penanganan COVID-19. Sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali kini berstatus PPKM level 3 dan 4.

Dilansir dari detik.com, aturan mengenai PPKM level 3 dan 4 itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali .

Aturan itu diteken Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (20/7) dan berlaku hingga Minggu (25/7).

Berikut daftar daerah yang menyandang status PPKM level 4:

DKI Jakarta

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Banten

Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Serang.

Jawa Barat

Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya.

Jawa Tengah

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.

DIY

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

Jawa Timur

Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Batu.

Berikut daftar daerah yang menyandang status PPKM level 3:

Banten

Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon.

Jawa Barat

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung;

Jawa Tengah

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan.

DIY

Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Jawa Timur

Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan.

Bali

Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar.

Penetapan level daerah tersebut mengacu pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Adapun ketentuan yang harus dilakukan daerah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4 sebagai berikut:

  1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
    b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
    c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    1) esensial seperti
    a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
    b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
    c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
    d) perhotelan non penanganan karantina;dan
    e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bukan terkahir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan:
    a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
    b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas
    maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
    c) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi
    perkantoran guna mendukung operasional,
    2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa
    ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
    3) kritikal seperti:
    a) kesehatan;
    b) keamanan dan ketertiban;
    c) penanganan bencana;
    d) energi;
    e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
    f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
    g) pupuk dan petrokimia;
    h) semen dan bahan bangunan;
    i) obyek vital nasional;
    j) proyek strategis nasional;
    k) konstruksi (infrastruktur publik)
    l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
    a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
    b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen)
    maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan
    maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf,
    4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual
    kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
    5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
    d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe,
    pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang
    berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
    e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses
    untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan
    memperhatikan ketentuan pada diktum KETIGA poin c.3 dan d;
    f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan
    lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    g. tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan
    berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
    h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
    i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana
    olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
    j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan
    kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh
    puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    k. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM ;
    l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi
    umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
    1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi
    mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
    3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;
    dan
    4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
    m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
    n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.(dtc)

 708 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *