Connect with us

Balangan

Antisipasi Risiko Penyebaran Covid, Begini Aturan Kerja ASN Pemkab Balangan

PARINGIN, RK – Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Balangan, Bupati Abdul Hadi mengeluarkan surat edaran terkait penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam PPKM Level 3.

Edaran tersebut dibuat sehubungan dengan meningkatnya penyebaran virus khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan berpedoman pada: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Kemudian Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 Covid-19 di Kalimantan Selatan.

“Maka, untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan dengan ketentuan sebagai berikut,” ujar bupati.

Bupati Abdul Hadi menjelaskan, untuk Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di  rumah/ tempat tinggalnya (Work From Home) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan bekerja dari kantor (Work From Office) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan beberapa ketentuan.

Secara rinci diuraikan berikut ini.

a). Kehadiran diatur dengan sistem shift:

Senin-Kamis:

  1. Shift 1 (25%) dari pukul : 08.00-12.15
  2. Shift 2 (25%) dari pukul : 12.15-16.30

Jum’at:

  1. Shift 1 (25%) dari pukul : 08.00-11.00

b). Untuk Pengaturan Jadwal Shift disusun oleh masing-masing kepala SKPD yang dilaporkan ke Bupati Balangan c.q Bagian Organisasi.

Bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti:

  1. Fasilitas Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)
  2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Dinas Komunikasi dan Informatika
  5. Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap dapat berkerja dari kantor sebesar 100% (seratus persen) dengan pembatasan jam operasional serta penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan.

Aparatur Sipil Negara / Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Work From Home) dengan mematuhi ketentuan:

  1. Harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali keadaan mendesak sepetti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan hurus melaporkan kepada atasan langsungnya.
  2. Handphone dan atau alat komunikasi lainnya tetap dapat dihubungi.
  3. Apabila diperlukan melaksanakan tugas dikantor, maka wajib segera memenuhinya

Disebutkan, masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan 08 Agustus 2021, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

“Untuk pelaksanaan absen E-Office bagi yang melaksanakan work From Home mengisi kehadiran dengan keterangan tugas WFH,” tandasnya.(ar/elh)

Editor: Sandi Firly

 1,035 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *