Connect with us

DPRD Kota Banjarmasin

Terungkap, Pembebasan Lahan untuk Jembatan HKSN Belum Selesai

BANJARMASIN, RK- Komisi III DPRD Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Jembatan HKSN di Banjarmasin Utara. Dalam sidak itu terungkap pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan belum selesai

Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin M Isnaini mendesak Pemkot Banjarmasin proaktif dalam penyelesaiannya. Kalau perlu, lakukan konsinyasi atau menitipkan ke pengadilan.

“Ada beberapa warga yang tidak mau menerima harga ganti rugi appraisal, sehingga masih menolak untuk dibebaskan. Saya harap proyek ini clear and clean,” jelasnya.

Ke depan, ia memastikan, persoalan pembebasan lahan yang belum selesai sementara proyek sudah dikerjakan akan menjadi perhatian khusus pihaknya. “Mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan seperti ini atau tak terulang lagi,” katanya.

Menurut politisi Gerindra Banjarmasin ini, sidak ini juga untuk memastikan jadwal pengerjaan jembatan tersebut termasuk bahan baku dan ornamen jembatan agar proyek tersebut selesai sesuai dengan batas waktu kontrak.

Baginya, bentuk jembatan di luar ekspektasi, sebab terlalu mewah. Padahal, asumsinya jembatan tersebut hanya untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. “Mudahan dalam tahun ini jembatan tersebut sudah bisa dinikmati warga,” katanya.

Sementara itu, PPTK Jembatan pada Dinas PUPR Banjarmasin Thomas Sigit Mugiarto memastikan pelaksanaan kontruksi sesuai jadwal dan rencana yang disusun.

Ia menyatakan, soal lahan tidak masalah. Namun, masih ada tiga persil bangunan yang belum dibebaskan, karena tidak sepakat dengan harga yang dipatok appraisal.

“Di sisi kuin cerucuk tiga persil belum sepakat harga appraidal. Selain itu, masih ada ganti rugi yang belum dibayar. Jika belum selesai, pembangunan file slab di ujung jembatan terhambat, karena tanah belum milik Pemkot Banjarmasin,” bebernya.

Ia membantah, jika jembatan tersebut sangat mewah. Sebab, dalam pembangunan jembatan ada syarat dan kaidah yang harus dipenuhi.

Sesuai PP Nomor 19 tahun 2011, kelandaian jembatan diameter 6 persen, kemudian ruang bebas vertikal 2,5 meter. “Mau tidak mau, dimensi jembatan harus lebih panjang,” katanya.

Lagipula, kata dia, jembatan HKSN yang ada tidak bisa memenuhi layanan transportasi. “Jembatan yang dibangun sekarang, juga bisa digunakan sebagai jalur transportasi logistik,” pungkasnya.(Hendra)

Editor : Andi

 786 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *