Connect with us

Hulu Sungai Tengah

Pegawai Pemerintahan Diharap Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

BARABAI, RK- Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kandangan gelar rapat koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan, Rabu (16/2).

Kepala BPKAD HST Teddy Taufani mengatakan, pada 2021 lalu, Pemkab HST telah mendaftarkan 1.129 pegawai non PNS dan tahun 2022 ada tambahan sekitar 924 orang untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan.

“Tahun 2022 ini telah dianggarkan dananya. Totalnya sebanyak 2.053 tenaga honorer atau pegawai non PNS terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri HST Trimo berharap pemimpin SKPD memastikan anggotanya mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Amanat Presiden RI untuk mengoptimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkab HST harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Trimo menambahkan, Pemkab HST harus menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran juga mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non ASN dan penyelenggara Pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif.

Pihaknya juga mendorong komisaris atau pengawas, direksi, dan pegawai dari BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dan melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu atau oelayanan administrasi terpadu, mensyaratkan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kandangan Iwan Pramono mengatakan, dari data BPS, ada 143 ribu angkatan kerja di Kabupaten HST, dan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hanya sekitar 5.500 orang. Jadi, persentase kepesertaan masih rendah, yakni di bawah 5 persen.

“Kendala kita adalah adanya asumsi para pekerja bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sama, padahal berbeda. Kalau BPJS Kesehatan fokus menangani program kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menangani empat program, yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan tambahan yang terbaru adalah jaminan kehilangan kerja,” katanya.(ari)

Editor : Andi

Di Posting 16/02/2022 11:56 PM by Andi

 1,057 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *