Connect with us

DPRD Kalsel

Yani Helmi Imbau Jaga Ekosistem Terumbu Karang untuk Dorong Ekonomi Kelautan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (tengah) sosialisasi Perda Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalsel.

TANAH BUMBU, RILISKALIMANTAN.COM- Data Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian Bappenas RI pada tahun 2020 mencatat 30 persen terumbu karang di Indonesia dalam kondisi sangat baik, 37 persen dengan kondisi cukup baik, dan sisanya rusak.

Menjaga keberadaan terumbu karang, beber Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, Kalsel memiliki beleid berupa Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalsel.

Menurutnya, terumbu karang merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga dengan baik bahkan merupakan keajaiban.

“Terumbu karang wajib dijaga. Ketika dirusak, bagaimana nanti pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Karenanya, perda ini dibuat untuk melindungi semua dan kepentingan masyarakat,” ujarnya pada sosialisasi Perda Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang Kalsel di Desa Sejahtera, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Jumat (23/6/2022).

Komisi II DPRD Kalsel, menyerukan untuk turut serta dan berpartisipasi agar kehidupan biota laut terjaga.

“Terumbu karang sangat penting bagi kehidupan ikan laut. Keberadaan perda ini juga berpengaruh terhadap roda ekonomi di bidang perikanan dan kelautan agar berkelanjutan,” tegas Paman Yani.

Ia berharap seluruh nelayan dan masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga ekosistem terumbu karang yang ada di perairan laut Kalsel. “Sangat penting bagi kita untuk sama-sama menjaga ekosistem terumbu karang,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor mengakui sektor kelautan merupakan andalan bisnis ekonomi yang menjanjikan. Salah satu sumber utamanya adalah menjaga kelestarian ekosistem dari terumbu karang.

“Ada juga Perda Nomor 13 Tahun 2018 tercantum dalam zonasi pulau-pulau kecil, sehingga dengan harmonisasi ini saya yakin potensi kelautan bisa lebih maksimal. Sumber daya alamnya bisa didapatkan dengan mudah sesuai pengelolaan dengan cara yang ramah lingkungan tak hanya proteksi kelautannya saja tetapi pertumbuhan ekonominya juga bangkit. Selain sosial liquity kesejahteraannya merata,” paparnya.

Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Fajar Priyo Pramono menyebut, dalam aturan ini terdapat sanksi berat apabila ada masyarakat yang berani merusak ekosistem terumbu karang.

“Ada hukuman pidana maksimal selama tiga bulan dengan denda sebesar Rp 50 juta. Jadi, ini harus menjadi perhatian bersama agar dapat menjaga lebih baik lagi terumbu karang kita,” katanya.(okta)

Editor : Andi

Di Posting 25/06/2022 9:21 AM by Andi

 1,079 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *