Connect with us

DPRD Kota Banjarmasin

Segera Diperdakan Larangan Mobil Bak Terbuka Dijadikan Armada Pemadam Kebakaran dan Aturan Zonasi

Rapat Dinas Damkar dan Penyelamatan Banjarmasin dengan DPRD Banjarmasin, Rabu (5/7/2022).

BANJARMASIN, RILISKALIMANTAN.COM- Pemkot Banjarmasin melalui Dinas Damkar dan Penyelamatan akan memberlakukan aturan tegas bagi armada Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) di Banjarmasin.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Banjarmasin Budi Setiawan mengatakan, pihaknya bersama DPRD Banjarmasin menggodok aturan berupa Perda Damkar yang hampir rampung dan segera dirapatparipurnakan.

Salah satu regulasi tegas yang bakal diberlakukan, yakni larangan tegas armada BPK berupa bak terbuka atau pickup mengangkut penumpang atau armada BPK.

“Sesuai Undang-undang Lalu Lintas, angkutan pickup hanya boleh membawa angkutan barang. Tidak untuk angkutan manusia,” ujar Budi Setiawan, Selasa (5/7/2022).

Aturan itu, lanjut Budi, akan diberlakukan mulai pertengahan tahun 2023, setelah Damkar Banjarmasin dilengkapi dengan armada yang standar.

“Kita lengkapi dulu armada Pemkot yang standar setelah mengatur BPK swasta. Tahun ini dianggarkan Rp 6 miliar untuk pengadaan lima mobil tangki yang standar untuk Damkar Banjarmasin,” terangnya.

Selain larangan angkutan pickup mengangkut manusia, juga dilarang melintas di jalan utama Banjarmasin, dan akan diprioritaskan di wilayah kecamatan atau kelurahan masing-masing.

“Hanya bisa melintas untuk wilayah kecamatan armada saja. Nanti akan diatur dengan baik,” jelasnya.

Selain mengatur tentang standar angkutan BPK, Perda Damkar juga akan mengatur tentang usia anggota BPK di Banjarmasin, menyesuaikan dengan risiko saat di lapangan.

“Minimal usia 21 tahun. Jika nantinya ada anggota di bawah 21 tahun akan ada sanksi,” tegasnya.

Ketua Pansus Damkar DPRD Banjarmasin Hari Kartono menjelaskan, Perda ini akan agar BPK di Banjarmasin lebih baik lagi.

“Salah satunya kelaikan angkutan BPK. Pemkot Banjarmasin ingin semua armada BPK standar dan laik jalan,” ucap Hari Kartono.

Wakil Ketua Pansus Damkar H Faisal Hariyadi mengatakan, Perda ini juga mengatur zonasi operasi BPK di Banjarmasin secara baik melalui sistem atau aplikasi yang dikendalikan melalui Markas Komando (Mako) Damkar Banjarmasin.

“Semua akan diatur sedemikian rupa agar operasional BPK di Banjarmasin bisa berjalan maksimal. Tidak ada lagi penumpukkan unit, karena dikendalikan dalam sebuah sistem,” tutupnya.(HDR)

Editor : Andi

Di Posting 05/07/2022 4:11 PM by Andi

 1,160 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *