Connect with us

Kalsel

LSM Kaki Soroti IUP Tambang Batubara

BANJARMASIN, RILISKALIMANTAN.COM- LSM KAKI Kalsel mensinyalir sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara di Kalsel terindikasi melakukan jual beli dokumen surat angkutan batu bara (SAB) padahal izin IUP-nya telah berakhir sejak beberapa tahun lalu.

“Berdasarkan data KPK yang diserahkan kepada kami, hampir 10 sampai 15 IUP di Kalsel yang kandungan batubaranya potensinya habis, namun RKAB tetap terbit. Diduga pertambangan tersebut di luar konsesi karena batubara masih dikirim menggunakan surat angkutan barubara yang terbit,” kata Ketua LSM KAKI Kalsel Husaini saat menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kalsel, Rabu (20/7/2022)

Berdasarkan data dari KPK, lanjut dia, perusahaan pemegang IUP yang diduga telah habis kandungan batubaranya tersebut tersebar di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.

“Patut dipertanyakan RKAB dan kuota batubaranya dari mana. Hal ini bertentangan dengan UU Minerba Tahun 2022,” ujarnya.

“Kami tahu kewenangan izin sektor tambang di pemerintah pusat. Sebagai perwakilan rakyat daerah, DPRD Kalsel agar memanggil Kepala Dinas ESDM mengklarifikasi tentang IUP yang terindikasi habis kandungan batubaranya,” ujarnya lagi.

Kata Husaini, minimal DPRD Kalsel mengirim surat ke Kementerian ESDM di Jakarta terkait masalah tersebut agar IUP-IUP tersebut dicabut atau dibatalkan izinnya.

“Dinas ESDM bisa membatalkan IUP bermasalah tersebut asal ada surat dari Dinas ESDM dan DPRD Kalsel atas dugaan IUP-IUP yang ternyata kandungan batubaranya habis, namun RKAB-nya masih bisa terbit,” ucapnya.

Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalsel A Gunawan H menyebutkan terkait aspirasi yang disampaikan LSM KAKI, satu hal yang paling utama, kita ada UU No 3 Tahun 2020, bahwa semua kewenangan terkait mineral dan batubara sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Sejak 10 Desember 2020, semua yang berkaitan dengan mineral dan batubara sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hampir dua tahun kami tidak ada pekerjaan kaitan dengan mineral dan batubara,” jelasnya.

Soal adanya harapan kewenangan soal tambang kembali ditarik ke daerah, menurut Gunawan, semua tergantung wakil rakyat. Intinya bagaimana supaya provinsi memiliki kewenangan berkaitan dengan hal-hal tertentu.

“Tadi dikatakan ada kerusakan lingkungan, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena dari sisi kewenangan kita tidak bisa. Ini yang jadi permasalahan buat kita,” ujarnya.

Soal dugaan adanya jual beli RKAB dari pemilik IUP, kata Gunawan, karena kewenangan ditarik ke pusat, pihaknya di daerah tidak bisa melakukan pengawasan.

“Kalau lebih dekat kan jadi lebih gampang melakukan pengawasan, jadi lebih tahu. Kalau jauh, gimana mau monitor. Misalnya yang tidak punya RKAB tapi bisa kirim batu bara karena dari pemerintah pusat. Kalo kewenangannya di daerah lebih mudah terkontrol,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, menyatakan aksi demo LSM tersebut sebuah fungsi kontrol bersama, dan dirinya berjanji menindaklanjuti tuntutan tersebut.

“Kami sangat bangga, ada elemen masyarakat yang masih peduli kepada lingkungan khususnya terkait sektor pertambangan, nanti akan kami sampaikan ke komisi-komisi terkait,” ujarnya.(okta)

Editor : Andi

Di Posting 20/07/2022 2:49 PM by Andi

 1,247 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *