Connect with us

DPRD Kalsel

Pekerja dan Buruh Banua Minta Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Dibatalkan

BANJARMASIN, RILISKALIMANTAN.COM- Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel menggelar aksi unjuk rasa menolak dinaikkannya harga BBM bersubsidi dan meminta dinaikkannya UMP, serta meminta dicabutnya Omnibus Law di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (21/9/2022).

Perwakilan Aliansi PBB Yoeyoen Indharto mengatakan pihaknya meminta dibatalkannya kenaikan BBM, cabut Omnibus Law UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Atau keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law).

Pihaknya juga meminta dinaikkannya UMP Kalsel 13 persen hingga 15 persen, serta turunkan dan kendalikan harga kebutuhan bahan pokok. “Kami ingin tuntutan ini didukung DPRD Kalsel dan disampaikan ke Presiden RI,” katanya.

Dalam pertemuan dengan DPRD Kalsel, pihaknya harus mendapatkan pernyataan sikap secara tertulis oleh kalangan wakil rakyat Kalsel disampaikan kepada DPR RI, khususnya tentang penolakan kalangan pekerja dan buruh Kalsel dinaikkannya harga BBM dan dibentuk pansus atas penolakan tersebut.

“Karena katanya DPR RI tidak tahu menahu tentang kenaikan harga BBM. Jangan hanya melempar permasalahan ke sana kemari tentang kenaikan tersebut,” tegasnya.

Anggota DPRD Kalsel Karlie Hanafi Kalianda mengatakan, tuntutan Aliansi Pekerja Buruh Banua akan dikoordinasikan dan semua tuntutan akan disampaikan sesuai keinginan.

“Kita akan tampung aspirasi mereka dan segera dirapatkan kembali. Dalam waktu dekat kita usahakan agar tuntutan mereka disampaikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya.(okta)

Editor : Andi

Di Posting 21/09/2022 10:21 PM by Andi

 1,477 Views

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *