Trending

Pemda Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2024 Secara Virtual

 

RAKOR: Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi diwakili Asisten II Setda Kapuas Bidang Perekonomian dan Pembangunan Salman, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual, Rabu (3/1/2024) di Ruang Rapat Sekda Kapuas - Foto Dok kip.kapuaskab.go.id


RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG- Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi diwakili Asisten II Setda Kapuas Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Salman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual, Rabu (3/1/2024) bertempat ruang rapat Sekda Kapuas.

Rakor yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual ini diikuti oleh sejumlah Kabupaten di seluruh Indonesia yang mana dalam sepuluh tahun terakhir, tingkat inflasi yang tinggi umumnya terjadi pada periode-periode Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), diantaranya pada momen Puasa-Lebaran serta perayaan Natal dan Tahun Baru.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian. Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan, perkembangan inflasi global,  Indonesia menduduki posisi ke 53 dari 186 negara didunia, peringkat ke-7 dari 24 Negara G20, dan peringkat ke-4 dari 11 Negara ASEAN.

“Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, maka tingkat inflasi bulan kebulan (Desember 2023 terhadap November 2023) sebesar 0,41%, sedangkan inflasi tahun ke tahun dan inflasi tahun kalender (Desember 2023 terhadap Desembwr 2022) sebesar 2,61%,” jelas Mendagri Tito Karnavian.


Maka dapat disimpulkan, tingkat Inflasi Bulanan Desember 2023 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan tekanan inflasi tahunan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi per-Provinsi year of the year, Provinsi Maluku Utara menduduki posisi tertinggi sebesar 25,13%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,94%.

“Lima Provinsi terendah untuk pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ad Aceh, Kalimantan Tengah, Papua Barat, NTT dan terendah NTB, agar menjadi catatan dan perhatian khusus bagi pemerintah setempat,” tukasnya.

Sumber: kip.kapuaskab.go.id

Lebih baru Lebih lama