 |
| FOTO BERSAMA: Kegiatan Rakorda guna mendorong akses keuangan inklusif yang digelar OJK bersama TPAKD - Foto Dok OJK Provinsi Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) beserta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) guna mendorong akses keuangan inklusif pada 19 - 20 Februari 2024 yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten dan Kota atau yang mewakili dari 13 Kabupatan/Kota di Provinsi Kalsel.
Kepala OJK Provinsi Kalsel Darmansyah selaku sekaligus Dewan Pengarah atau Pembina TPAKD di tingkat Provinsi dan TPAKD Kabupaten dan Kota menyampaikan kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan di Kalsel dan pentingnya keberlanjutan TPAKD sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah.
Mengenai realisasi program kerja TPAKD sampai dengan Tahun 2023 antara lain terdapat 8 TPAKD yang telah melaksanakan program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir yang telah dirasakan setidaknya 4.780 debitur dengan penyaluran dana sebanyak Rp47 miliar, pembukaan rekening pelajar secara masif pada 13 Kabupaten dan Kota, dan satu Ekosistem Kuangan Inklusif (EKI) di Desa Balida dengan kegiatan pembukaan QRIS untuk UMKM, rekening tabungan bagi pelajar dan masyarakat, realisasi kredit program unggulan Kabupaten Balangan, yaitu Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun.
"Kami tentunya sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam program K/PMR, KEJAR, dan EKI tersebut dan mendorong agar TPAKD menyusun program kerja tahun 2024 yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021 - 2025, yaitu masyarakat daerah 3T, petani/nelayan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan pelajar/santri," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo juga menyampaikan dukungan terhadap TPAKD dan urgensi sinergi semua pihak dalam mempercepat akses keuangan inklusif dan digitalisasi di Provinsi Kalsel.
Tidak berbeda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh Sekda Kabupaten dan kota atau yang mewakili dari seluruh TPAKD untuk melakukan kerja sama dengan BPD Kalsel dalam melakukan percepatan akses
keuangan di daerah, antara lain dengan mereplikasi program K/PMR di semua daerah, membuka tabungan pelajar mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA melalui bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan mengarahkan program TPAKD untuk mengunakan APBD/APBDes/CSR perusahaan.
Dalam rangkaian kegiatan Rakorda, TPAKD juga menerima capacity building mengenai arah strategis TPAKD tahun 2024, evaluasi dan penyusunan rencana program TPAKD, sharing session dari 2 TPAKD di Kalsel yang telah melaksanakan program K/PMR, EKI, dan KEJAR dengan baik, serta konsultasi program TPAKD dan pelaporan SiTPAKD.
Hasil pelaksanaan Rakorda mencakup penyusunan program kerja tahun 2024 dan target pelaksanaannya untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno masing-masing TPAKD. Sinergi TPAKD diharapkan tetap berlanjut untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Sumber: OJK Provinsi Kalsel