 |
| PARIPURNA: Paripurna DPRD Barsel dalam rangka membahas Raperda APBD Tahun 2024 - Foto Dok Nett |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG- Lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dibahas pada tahap berikutnya.
Hal tersebut disampaikan masing-masing juru bicara lima fraksi pada rapat paripurna.
Penjabat Bupati Barsel Deddy Winarwan pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah menerima raperda tersebut dibahas pada tahap selanjutnya.
Dikatakannya, setelah ini, akan dijadwalkan kembali oleh pimpinan DPRD terkait rapat paripurna tentang jawaban Penjabat Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
Selain itu, ia juga menyampaikan, pada prinsipnya, pemerintah kabupaten bersama DPRD dan forkopimda akan selalu bersinergi untuk membangun Barsel.
“Sebelum disampaikan ke DPRD, raperda ini sudah dibahas secara internal terlebih dahulu dan kita juga bersama DPRD sudah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)nya,” tegasnya.
Dikatakannya, untuk prosesnya sedang berjalan sesuai dengan regulasi, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik, serta taat dengan aturan dan azas.
Sedangkan APBD 2024 mendatang difokuskan pada enam urusan wajib pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan.
Kemudian lanjut dia, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat serta sosial untuk penanganan inflasi, stunting dan infrastruktur.
Sementara itu, Ketua DPRD Barsel HM Farid Yusran menyampaikan rapat paripurna kali ini tindak lanjut rapat paripurna sebelumnya mengenai pidato pengantar penyampaian raperda tersebut.
“Dalam rapat paripurna ini, lima fraksi menyetujui raperda tersebut dibahas pada tahap selanjutnya,” kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu.
Acara rapat paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Barito Selatan itu dihadiri sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.
Sumber: Nett