 |
| PEMBUKAAN ACARA: Pj Bupati Batola Mujiyat saat memimpin Rakor dalam forum HLM TP2DD, Senin (24/6/2024) di Yogyakarta - Foto Dok Kominfo Batola |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) Bersama Bank Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Senin (24/6/2024) di Yogyakarta.
Berhadir dalam rapat tersebut Pj. Bupati Batola Mujiyat, Perwakilan Direksi Bank Kalsel dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berlangsungnya HLM TP2DD merupakan bagian upaya pemerintah daerah turut mendorong tranformasi digital khususnya di Kabupaten Batola.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Batola Mujiyat mengungkapkan, upaya tersebut mendorong perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang tidak terlepas dari keberadaan data dan informasi sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan.
“Perkembangan ETPD kabupaten Batola pada tahun 2023 semester Dua sudah mencapai 95,75% berada pada tahap digital, mengalami kemajuan dari semester sebelumnya yang berada pada tahap maju dengan skor 79,6%,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini dirinya pun mengajak bersama para stakeholder secara bertahap dan berkomitmen untuk mampu bekerjasama agar indeks ETPD di kabupaten Batola mencapai digitalisasi.
"Dengan begitu kita bisa turut memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih transparan, tepat waktu, dan berkualitas," tambahnya.
Keberadaan TP2DD menjadi upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dan ETPD sehingga mampu mendukung pengintegrasian ekonomi serta keuangan digital di kabupaten Barito Kuala kedepan. Meliputi mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya administrasi, meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi potensi kebocoran anggaran.
Elektronifikasi transaksi Pemda adalah proses mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari manual ke digital. Hal ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pembayaran pajak dan retribusi, pengelolaan anggaran, hingga penyaluran bantuan sosial.
Sumber: Kominfo Batola