 |
| POSE: Ketua PCNU Kota Banjarbaru, Dr H Muslih Amberi MSi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL– Kondisi perpolitikan Kota Banjarbaru dalam menyongsong Pilkada 2024, yang menampilkan pengalaman melawan capital gain dan berakibat terjadinya sistem borong partai atau pembentukan koalisi gemuk menjadi atensi khusus dari berbagai kalangan.
Salah satunya, Ketua PCNU Kota Banjarbaru Dr H Muslih Amberi MSi. Menurutnya, dinamika perpolitikan yang yang terjadi hari ini lumrah adanya. Namun menjadi cerminan rusaknya demokrasi di Kota Pendidikan Banjarbaru.
"Kalau sampai melawan kotak kosong pertanda demokrasi yang tidak sehat," ucapnya pada awak media riliskalimantan via sambungan telepon, Minggu (18/8/2024) malam.
Pria yang pernah menjabat sebagai Dekan FISIP Unlam (ULM) dan Ketua Program Studi Magister Admistrasi Publik ULM itu mengungkapkan, bahwa saat ini partai politik di Banjarbaru telah gagal dalam memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Memang strata pendidikan masyarakat kita di Banjarbaru di atas rata-rata Kabupaten/Kota lainnya, namun praktisi politik yang direpresentasikan oleh parpol yang harusnya mengajarkan demokrasi jangan sampai merusak iklim demokrasi itu sendiri," katanya.
Ia menuturkan, diharapkan dengan status pemilih cerdas yang disematkan pada masyarakat Banjarbaru harusnya didukung oleh prilaku politik partai dengan cara memberikan edukasi berupa opsi bakal calon wali kota yang beragam, bukan hanya satu pasang alias tunggal yang akan melawan kotak kosong.
"Kondisi Ini juga akan membahayakan bagi pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dengan kotak kosong karena bisa memantik kesadaran politik untuk memilih kotak kosong dalam proses politik di Kota Banjarbaru pada bulan November 2024 nanti," pungkasnya.
Penulis: H Faidur