 |
| DISKUSI: Suasana FGD Pengawasan Pengendalian Penggunaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kalsel - Foto Dok MC Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Pengendalian Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diikuti seluruh pengurus barang dan pembantu aset daerah SKPD dan UPTD lingkup Pemprov Kalsel.
Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Miftahul Chair melalui Plt Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Firna Arsika mengatakan, bahwa BMD memiliki peran yang sangat krusial dalam mempengaruhi efektivitas penggunaan dan pengawasan terhadap aset daerah.
“BMD adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BMD yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan,” katanya, Jumat (6/9/2024).
Selain itu, Firna juga menjelaskan perlu melihat BMD tidak sekadar aset fisik semata, melainkan seluruh sumber daya yang digunakan untuk mendukung fungsi dan operasional pemerintahan.
Mulai dari gedung kantor, kendaraan dinas, hingga peralatan kerja, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelayanan publik dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
“FGD ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi terbaik dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan BMD,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Dirinya ingin mengingatkan kembali bahwa BMD tidak lepas dari kemungkinan tindak penyelewengan atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tentunya hal ini dapat memunculkan potensi terjadinya kerugian negara yang signifikan.
“Oleh karena itu, kita harus waspada dan terus meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian yang ada,” tambahnya.
Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan prosedur pengelolaan BMD, baik dari segi regulasi maupun praktik administrasi, menjadi sangat krusial. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMD harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan yang berlaku dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari.
Sehingga melalui FGD ini, dirinya mengajak untuk semua bersama-sama meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan BMD yang baik dan benar.
“Para ASN ini, perlu terus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam pengelolaan BMD. Selanjutnya, pemahaman tentang pemanfaatan dan pengelolaan BMD ini, juga perlu diarahkan kepada ASN yang akan memasuki purna tugas. Pemahaman yang baik tentang pengelolaan BMD akan membantu dalam proses serah terima dan mencegah terjadinya maladministrasi dan kerugian negara,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel