 |
| RAPAT: Komisi I DPRD Kalsel saat melakukan RDP dengan BPBD Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Banjir yang melanda beberapa daerah di Kalimantan Selatan sejak awal tahun 2025 masih belum menunjukkan tanda-tanda surut. Kondisi ini mendorong pemerintah provinsi untuk tidak hanya menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, tetapi juga mencari solusi jangka panjang agar bencana tahunan ini dapat diminimalkan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Komisi I DPRD Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel pada Jumat (31/01/2025). Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Komisi I, Ilham Nor, S.T, menekankan pentingnya langkah yang lebih konkret dalam mitigasi bencana.
"Karena banjir ini merupakan bencana tahunan, perencanaan yang lebih baik harus disiapkan, termasuk kemungkinan revisi Perda jika diperlukan," ujar Ilham.
Ia juga menilai, regulasi yang ada saat ini, seperti Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dikaji ulang agar lebih efektif dalam menangani persoalan banjir di daerah.
Tak hanya itu, Ilham juga mendorong BPBD Kalsel untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen terkait penanganan banjir serta meningkatkan koordinasi dengan dinas dan stakeholder terkait.
"Kami mendorong BPBD Kalsel untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen penanganan banjir dan berkoordinasi kembali dengan dinas serta stakeholder terkait agar dapat merumuskan solusi efektif dalam mencegah banjir di tahun berikutnya," tegasnya.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan upaya penanganan banjir di Kalimantan Selatan dapat lebih terencana dan mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
Sumber: dprdkalselprov.id