 |
| VIRTUAL: Pemprov Kalsel bersama DPRD Kalsel dan BIN Kalsel mengikuti video conference yang digelar BGN - Foto Dok Biro Adpim |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program peningkatan gizi nasional yang dicanangkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini terlihat dari partisipasi Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam video conference yang digelar oleh BGN pada Selasa (4/2/2025) lalu.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Vicon Binda Kalsel ini turut dihadiri oleh Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Nurrullah dan Wakil Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H. Gusti Iskandar. Fokus utama diskusi adalah strategi penguatan program peningkatan gizi nasional serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
BGN sendiri merupakan lembaga negara non-kementerian yang berperan dalam pemenuhan gizi masyarakat dan saat ini tengah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah dimulai secara nasional sejak 6 Januari 2025 dan menargetkan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di Kalimantan Selatan, sekitar 130.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA telah menjadi sasaran program ini. Untuk memastikan kebutuhan gizi para siswa terpenuhi, setiap dapur mandiri yang dibangun diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar per bulan. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan bahan makanan bergizi, peralatan dapur, hingga biaya operasional tenaga kerja.
Pemprov Kalsel telah menunjukkan komitmennya dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar guna mendukung keberlanjutan program ini. Alokasi dana tersebut akan digunakan untuk membangun dapur mandiri, menyediakan bahan pangan berkualitas, serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan dengan baik bagi seluruh siswa penerima manfaat.
Dalam video conference yang dihadiri oleh berbagai perwakilan daerah, sejumlah kendala dalam implementasi program MBG turut disampaikan, terutama terkait regulasi, payung hukum, dan alokasi anggaran. Oleh sebab itu, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini, termasuk dalam hal penguatan regulasi dan efisiensi distribusi anggaran.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, yang memimpin jalannya rapat, menekankan bahwa pelaksanaan Program MBG dilakukan secara bertahap dan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak.
“Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ungkapnya.
Tigor juga mengakui masih terdapat daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah, Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, serta organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Ia juga menyampaikan bahwa Papua dan Papua Tengah menjadi prioritas utama dalam penyaluran program MBG dalam waktu dekat, mengingat hingga saat ini kedua wilayah tersebut belum menerima manfaat dari program tersebut.
“Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya,” tutupnya.
Sementara itu, faktor utama yang menjadi kendala dalam menjangkau daerah terpencil antara lain terkait anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Oleh karena itu, upaya optimalisasi program ini akan terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
Sumber: wasaka.kalselprov.go.id